Belajar Akuntansi, Keuangan dan Pajak, tak harus tegang.


Lebih penting lagi, tak harus bayar. Jika bermanfaat, dishare saja


Meski Belum Berjalan, Tarif Pajak 1 Persen UKM Tidak Mundur

Meski Belum Berjalan, Tarif Pajak 1 Persen UKM Tidak Mundur

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang mengenakan tarif pajak 1 persen untuk usaha kecil menengah (UKM) bermozet dibawah Rp 4.8 milyar belum bisa berjalan namun tidak berarti mundur. Kapan disosialisasikan? bagaimana pelaksanaan teknisnya? Bagaimana jika tak patuh?

 

Belum Bisa Berjalan Efektif Bukan Berarti Mundur

Meski telah diterbitkan 1 Juni lalu dan diharpkan berlaku efektif 1 Juli 2013, tarif pajak 1 persen untuk usaha kecil menengah (UKM) bermozet dibawah Rp 4.8 milyar belum bisa berjalan efektif.

Hal itu diakui oleh Menteri Keuangan Chatib Basri karena kurang sosialisasi. Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7/2013), Chatib mengatakan:

“Butuh beberapa bulan untuk bisa mengimplementasikan aturan ini pajak bagi UKM.”

Menkeu yang merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) ini mengaku tak tahu kapan aturan ini akan diterapkan secara penuh. Hal ini mengingat, jumlah pengusaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun sangat banyak.

Sementara, menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, sosialisasi saat ini masih bersifat internal, agar pegawai pajak mengerti tentang pajak atas omzet tertentu tersebut.

“Paling lambat mulainya minggu depan, seluruh internal pajak sudah tahu,” ujarnya.

Ditjen Pajak, kata Kismantoro, akan terus melakukan sosialisasi dalam bulan ini dan beberapa bulan ke depan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini benar-benar terlaksana secara efektif.

“Paling lambat mulainya minggu depan, seluruh internal pajak sudah tahu,” katanya.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut, Pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah organisasi. termasuk asosiasi pengusaha seperti kamar Dagang Indonesia (KADIN). Sementara untuk sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan sejak aturan tersebut dikeluarkan.

Meski saat ini belum berjalan, bukan bukan berarti pajak UKM ini mundur dari jadwal. UKM beromzet Rp 4,8 milyar tetap diharuskan untuk memenuhi syarat dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, yakni membayar pajak bulan Juli atau paling lambat 15 Agustus 2013.

Lalu bagaimana mekanisme pelakasanaan skema baru ini?

 

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak UKM (PP No. 46 Tahun 2013)

Petunjuk teknis pelakasanaan PP No 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, segera akan diterbitkan dan disosialisasikan.

Menurut Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Humas DJP, Kismantoro Petrus, tata cara pembayaran dan pelaporannya dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Namun ia sempat memberi bocoran.

“Pengusaha harus mencatat penjualannya per hari hingga sebulan, maka di bulan berikutnya dia sudah tahu omzet di bulan sebelumnya berapa, jadi tinggal bayar 1 persen dari omzet bulan sebelumnya,” papar Kismantoro

Dari penjelasan di atas sekilas nampak bahwa, teknis pembayaran dan pelaporan Pajak UKM ini mirip dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkan secara bulanan, hanya saja tidak disertai pencantuman Faktur Pajak.

“Sebenarnya sama seperti pembayaran PPh biasa. SPP diisi, lalu setor pajak ke bank persepsi bisa melalui transfer ATM atau langsung,” Kismantoro menjelaskan.

Lebih jauh dia membeberkan, dengan skema baru ini, pelaporan PPh UKM beromzet dibawah 4.8 Milyar tidak perlu disertai Laporan Laba Rugi. Dengan kata lain, UKM tidak lagi mengenal istilah “Laba” atau “Rugi” kaitannya dengan kewajiban pajak.

Jika ada alasan kerugian, masih menurut Kismantoro, tetap tidak akan berpengaruh mengingat pajak diberikan berdasarkan putaran uang yang selama digunakan untuk menjalankan usahanya, BUKAN LABA/RUGI OPERASI.

Skema baru ini juga menghilangkan hak WP UKM untuk mengkompensasikan kerugian di tahun fiskal berikutnya (lost carry foreward). Jikapun WP UKM memilih untuk membuat laporan keuangan dan terlihat kerugian, tetap saja pengusaha tersebut dikenakan PPh 1 persen dari omzet atau Penjualan.

“Jika mau mengklaim kerugiannya, pengusaha harus memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar pada akhir tahun,” tegas Kismantoro.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mewanti-wanti bahwa, bagi para wajib pajak yang terkena PP No 46 Tahun 2013 dan enggan membayar siap-siap terkena sanksi menunggak pajak.

Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi, sanksi tersebut berupa denda 2 persen dari pajak terutang. Aturan ini pun sudah ada dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mr. JAK

Mr. JAK

Seorang Akuntan yang prihatin akan mahalnya biaya pendidikan dan bahan ajar, khususnya terkait dengan bidang Akuntansi, Keuangan dan pajak di Indonesia.



Related Articles

Saat Penjualan Ekspor Dikenakan PPN Bagian Pertama

“Lho koq bisa? Bukankah penjualan ekspor seharusnya tidak kena PPN?”, mereka yang paham PPN mungkin bertanya. Sesungguhnya bukan tidak kena,

Praktek Konsultan Pajak Di Masa Kini dan Yang Akan Datang

Ini lanjutan dari seri sebelumnya “Apakah Profesi Kunsultan Pajak Masih Menjanjikan?” Di tulisan tersebut saya sudah paparkan (berdasarkan pengalaman dan

Kompensasi CFO Meningkat 19 Persen, Inilah 5 Yang Tertinggi

Kompensasi untuk Chief Financial Officer (CFO) dari perusahaan kelompok S&P 500 di tahun 2010 meningkat hingga 19%, menurut survey yang

  1. Teddy
    Teddy 30 July, 2013, 07:45

    Permisi @mr JAK, ikut gabung ya…

    Saya merupakan pelaku UKM yang sangat berharap mengerti tentang pajak. Tetapi setelah membaca berita ini, terkesan bahwa pemerintah semena-mena dalam menarik pajak UKM. Pada berita itu dikatakan:
    “Jika ada alasan kerugian, masih menurut Kismantoro, tetap tidak akan berpengaruh mengingat pajak diberikan berdasarkan putaran uang yang selama digunakan untuk menjalankan usahanya, BUKAN LABA/RUGI OPERASI.

    Skema baru ini juga menghilangkan hak WP UKM untuk mengkompensasikan kerugian di tahun fiskal berikutnya (lost carry foreward). Jikapun WP UKM memilih untuk membuat laporan keuangan dan terlihat kerugian, tetap saja pengusaha tersebut dikenakan PPh 1 persen dari omzet atau Penjualan.”
    Dari pernyataan itu, saya ada beberapa pertanyaan:

    1. Saya melihat pada beberapa kasus, omzet yang ada pada UKM memang terlihat besar, tetapi bila dihitung dengan benar, maka laba bersih yang diperoleh bisa tidak sampai 1% dari omzet. Apakah tetap harus membayarkan pajak sebesar 1% dari omzet bila laba UKM yang diterima lebih kecil dari pajak yang harus dibayarkan.? Jika iya, apakah peraturan tersebut tidak akan mematikan UKM yang bersangkutan dengan pengeluaran pajak yang berjumlah lebih besar dari laba bersihnya.?
    2. Apakah laporan keuangan yang sudah dibuat oleh UKM (untuk menunjukkan laba rugi yang diterima) benar-benar tidak bisa dijadikan bukti sehingga pajak yang dibayarkan bisa lebih kecil daripada jumlah 1% dari omzet.?

    Terima kasih sebelumnya atas info yang diberikan.
    Ditunggu jawabannya Mr JAK. Terima Kasih.

    Reply this comment
    • Arie
      Arie 8 November, 2013, 18:00

      Saya sangat setuju dengan pernyataan Anda Bp.Teddy.
      Saya pelaku usaha grosir sembako merasa berat dgn aturan tersebut.
      Disisi persaingan hrg antar grosir yg “memanas” dan juga naik turunnya harga barang (spt gula, rokok, gandum, dsb), LABA KOTOR yg saya hasilkan rata-rata hanya 2% dari omzet. Itupun BELUM DIPOTONG BIAYA hidup, kehilangan/kerusakan barang, biaya operasional, dan biaya-biaya utk mendukung berjalanny usaha. Saya rasa, perlu ditinjau kembali peraturan tersebut. Krn dari aturan tersebut, saya merasa bahwa saya hanya bekerja rodi. Maap sebelumnya jika ada yg kurang berkenan. Krn inilah realita yg sedang saya hadapi.

      Reply this comment
  2. hery
    hery 28 August, 2013, 04:39

    kita dukung PP no 46 2013 ini demi kamjuan bangsa…

    Reply this comment
  3. arya
    arya 8 October, 2013, 17:29

    pantes orang pajak pada korup akalnya makin hilang, apa pernah terjun langsung lihat usaha yang ada ? apa semua menghasilkan keuntungan besar sampai menerapkan aturan pajak yang “kurang manusiawai”. misal omzet/penjualan 100 jt harus bayar pajak 1 jt/bulan sedangkan margin keuntungan (laba kotor) cuma kisaran 5% sd 6%, belum potong biaya biaya lainnya bisa bisa nombok.

    Reply this comment
    • Arie
      Arie 8 November, 2013, 18:09

      Saya setuju dengan pernyataan Bp. Arya.
      Belum lagi spt sembako, terkadang harus jual rugi krn kenaikan atau penurunan harga barang.
      Dibilang “Ga Bayar Pajak, Apa Kata Dunia?” ya monggo (silakan).
      Daripada hidup tak mau mati pun segan, ya mau tak mau, saya membayar pajak semau dan semampu saya.
      Yang penting saya masih mau membayar dan masih ingat negara tempat saya dibesarkan.

      Reply this comment
  4. benny
    benny 16 November, 2013, 07:11

    bawa aja pp no46 th 2013 ke MK untuk diuji materi

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*