Akuntansi, Keuangan dan Pajak, tak harus sulit. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit


Kalau bisa gratis kenapa harus bayar. Jika bermanfaat, dishare saja


Pemotongan dan Pelaporan Pajak Dividen Orang Pribadi

Pemotongan dan Pelaporan Pajak Dividen Orang Pribadi

Pajak dividen adalah salah satu bentuk pajak penghasilan—dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen yang diterima oleh orang pribadi (wajib pajak orang pribadi) maupun badan usaha (wajib pajak badan usaha). Bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporannya?

Mulai saat ini JAK akan membahas mengenai pajak diveden mulai dari yang diterima oleh perorangan, badan usaha yang melakukan penyertaan modal di dalam negeri maupun di luar negeri. JAK juga akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas modal (capital)—saham, bond, laba ditahan (retained earning), serta dividen. Mulai dari penghitungan, pencatatan (menjurnal), hingga penyajiannya dalam ‘Laporan Perubahan Modal (Ekuitas Pemilik)’.

Tentunya akan dituliskan secara bertahap (serta berselang-sling dengan topik lain).

Di tulisan ini JAK khusus membahas mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan dividen untuk orang pribadi.

Rujukan utama yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK,03/2010, tanggal 14 Juni 2010, Tentang: Tata Cara Pemotongan, Peniyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (berlaku sejak peraturan ditetapkan yaitu 14 Juni 2010)

 

 

Berapa Besarnya Pajak Dividen Orang Pribadi?

Pada peraturan sebelumnya, penghasilan dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenakan pajak sebesar 20% withholding—artinya pajak tersebut bisa dikreditkan sebagai pengurang atas pajak penghasilan orang tersebut secara keseluruhan.

Misalnya:

Bapak Hartono adalah pemegang saham PT. ABC. Di tahun 2011 Pak Hartono menerima dividen sebesar Rp 50 juta. Atas dasar peraturan sebelumnya, Pak Hartono dikenakan pajak dividen sebesar 20% x Rp 50 juta = Rp 10 juta. Atas pemetongan pajak dividen tersebut, Pak Hartono menerima bukti pemotongan pajak dividen yang diterbitkan oleh PT. ABC.

Untuk tahun fiskal 2010, disamping menerima penghasilan berupa dividen dari PT. ABC, Pak Hartono juga memperoleh penghasilan lain, yaitu: Rp 50 juta dari minimarket yang dikelolanya (mini marketnya adalah usaha dagang perorangan).

Nah, karena pajak atas dividen-nya berupa hiwtholding, maka penghasilan atas dividen tersebut digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lain. Sehingga total penghasilan Pak Hartono untuk tahun fiskal 2010 adalah = Rp 50 juta (dividen) + Rp 50 juta (keuntungan dari minimarket) = Rp 100 juta.

Adapun biaya-biaya yang ditanggung oleh Pak Hartono untuk tahun fiskal 2010 adalah sebesar Rp 50 juta (termasuk PTKP). Dengan demikian maka pajak penghasilan Pak Hartono untuk tahun fiskal 2010 adalah:

Pendapatan                                                          = Rp 100 juta

Biaya (termasuk PTKP)                                   = Rp    50 juta

Penghasilan Kena Pajak                                  = Rp 50 juta

PPh Orang Pribadi = tarif WPO x 50 juta = Rp xxxxxx

Kredit Pajak Dividen                                        = Rp  10 juta

PPh Terutang Pak Hartono                           =  Rp xxxx

 

Itu jika menggunakan peraturan pajak dividen yang lama (sebesar 20% withholding).

 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK,03/2010, sejak 14 Juni 2010 besarnya tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak perorangan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) saja, tetapi BERSIFAT FINAL.

Bersifat final maksudnya, atas pajak yang dikenakan pada dividen, TIDAK BISA DIKREDITKAN lagi, dan TIDAK mempengaruhi penghasilan dan pajak lainnya.

Kembali ke contoh kasus di atas, katakanlah Bapak Hartono menerima dividen Rp 50 juta lagi di tahun 2011. Maka dengan peraturan meneteri keuangan yang baru ini, PT. ABC hanya akan melakukan pemotongan PPh Dividen sebesar 10% x Rp 50 juta = Rp 5 juta saja. Dan atas pemotongan tersebut, Pak Hartono menerima bukti potong pajak dividen final dari PT. ABC.

Katakanlah Pak Hartono mempunyai penghasilan lain sebesar Rp 50 juta juga di tahun 2011, maka Pajak Penghasilan terhutang Pak Hartono selaku wajib pajak orang pribadi tahun 2011 adalah = (Rp 50 juta – Biaya-biaya)  x tarif PPh Orang Pribadi, tanpa dikurangi lagi oleh pajak dividen.

 

 

Apakah Dividen Itu Selalu Berupa Penghasilan Selaku Pemegang Saham?

Pasal 1 ayat 2 Permenkeu 111/PMK,03/2010 menyebutkan:

“Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen dengan nama dan dalam benfuk apapun/ ternasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.”

Ini artinya, penghasilan dari investasi via asuransipun dikenakan pajak penghasilan dividen. Termasuk sisa hasil usaha dari koperasi.

 

 

Bagaimana Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dividen?

Permenkeu 111/PMK,03/2010 menyebutkan lebih lanjut sebagai berikut:

 

Pasal 2

(1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melarui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak tain yang dituniuk selaku pembayar dividen.

(2) Pcmotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.

 

Pasal 3

Pihak yang membayar atau pihak larn yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

 

Pasal 4

(1) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan tu ggut jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal l0 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber.tepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutrya.

(3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

 

Pasal 5

(1) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal4 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Dalam hal bahs akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dmgan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasionat pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikuhrya.

(3) Penyampaian laporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Paiak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

 

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mr. JAK

Mr. JAK

Seorang Akuntan yang prihatin akan mahalnya biaya pendidikan dan bahan ajar, khususnya terkait dengan bidang Akuntansi, Keuangan dan pajak di Indonesia.



Related Articles

DJP Masih Mengejar 70 Triliun Tunggakan Pajak 2010

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan jumlah tunggakan pajak yang belum tertagih sampai akhir 2010 mencapai Rp 70 triliun. 70%

Bagaimana Caranya Mengecilkan Pajak Penghasilan Pegawai (PPh 21)

Mereka yang sudah cukup lama jadi pegawai akuntansi atau konsultan—entah itu konsultan pajak atau konsultan keuangan korporat—pasti pernah diminta untuk

Membuat Jurnal Retur Penjualan Dengan PPN

Ditulisan sebelumnya saya sudah bahas mengenai cara membuat jurnal barang kembali (retur) TANPA ‘Pajak Pertambahan Nilai (PPN)’—untuk perusahaan yang belum

  1. Dudy
    Dudy 5 February, 2014, 03:29

    Dear Mr.JAK,
    Mohon maaf menyimpang dari topik artikel di atas. Saya mau bertanya mengenai angsuran PPh 25 WPOP Expatriate yang dibayarkan oleh perusahaan. Apakah bagi perusahaan yang membayar angsuran PPh 25 Expatriate tersebut bisa menjadi kredit pajak atau hanya menjadi Beban yang bisa dibiayakan (Deductible Expense) atau sebaliknya (Non Deductible Expense) ?
    Mohon bantuannya. Terima kasih.
    Dudy

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*