Belajar Akuntansi, Keuangan dan Pajak, tak harus tegang.


Lebih penting lagi, tak harus bayar. Jika bermanfaat, dishare saja


PPh Badan UKM Akan Dihitung Dari Omset (Baik atau Buruk?)

PPh Badan UKM Akan Dihitung Dari Omset (Baik atau Buruk?)

Selama ini pajak penghasilan badan—semua jenis,  dalam sekala berapapun—dihitung dari laba (profit). Tetapi Dirjen Pajak yang baru berencana menghitung kewajiban PPh badan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan omzetnya, bukan labanya. Persisnya, UKM dengan omzet Rp 300 juta hingga 4 milyar akan dikenakan pajak di bawah 3%.

“Cara menghitungnya beda, jadi PPh badan 25% dari profit tapi kalau ini kita cuma bilang berapa persen terhadap omzet, kecil. Bahkan nggak sampai 5%, di bawah, mungkin di bawah 3%, untuk omzet sekitar 4-an miliar. Rp 300 juta-Rp 4 miliar ini desainnya, tapi finalnya belum tahu, nanti kan ada rapat-rapat lagi. UKM ya menengah ya bertahap,” ujar Fuad Rahmany (Dirjen Pajak) di Jakarta, Rabu kemarin (20/7/2011), seperti dikutip oleh DetikFinance.

Jika persepsi saya tidak keliru, berarti setiap perusahaan yang membukukan penjualan Rp 300 juta – 4 milyar (atau 25 juta – 333,333,000 per bulan) dikenakan pajak berdasarkan omsetnya, meskipn perusahaan tersebut tidak untung. Apakah ini lebih baik atau lebih buruk?

Sebelum lebih lanjut, rasanya ada yang kurang dari informasi ini, yaitu: Bagimana dengan UKM yang penghasilannya di bawah 300 juta, apakah tidak bebas pajak samasekali atau menggunakan cara penghitungan yang lama (25% x laba bersih)?

Jika bebas pajak tentunya itu akan sangat baik, terutama untuk mereka yang baru mulai merintis usaha. Di awal-awal operasi, UKM biasanya tidak ada penjualan, jikapun ada biasanya sangat rendah.

“Kita akan berikan kemudahan untuk UKM, PP-nya sudah dirancang sebenarnya, lagi dalam proses, kemudahan, misalkan dalam pengisian SPT-nya jauh lebih mudah, tarifnya hitungnya lebih gampang,” ujar Pak Dirjen, seperti dikutip oleh DetikFinance di headline yang sama.

Oh, saya pikir akan dibebaskan samasekali. Sambil menunggu informasi lebih lanjut, ayo kita berhandai-handai untuk UKM yang beromzet 300 juta – 4 M, seperti apa hasilnya?

Dalam opersional yang normal saya rasa ini masih bagus bagi UKM. Kita ambil yang omzetnya Rp 300 juta. Mini market misalnya, membukukan penjualan Rp 25 juta x 12 = 300 juta. Jika tarif PPh Badan untuk UKM ini 3% misalnya, maka pajaknya adalah Rp 9 juta, terlepas apakah perusahaan itu membukukan laba atau rugi.

Sedangkan jika menggunakan sistim penghitungan yang lama, dengan asumsi biaya sebesar 70% dari penjualan, maka kewajiban Pajak penghasilan badannya:

= [Penjualan – (70% x 300 juta)] x 25%
= [300 juta – 210 juta] x 25%
= Rp 90 juta x 25%
= Rp 22,500,000

Sehingga untuk UKM yang membukukan omzet Rp 300 juta, perbadingan antara sistim penghitungan lama dengan yang akan diberlakukan adalah:

Perhitungan Lama : Perhitungan Lama
Rp 9,000,000        : Rp 22,500,000

Sangat bagus menurut saya. Memang, ada kalanya perusahaan mengalami kebengkakan biaya, sehingga bahkan tidak sedikit yang melaporkan SPT dengan laba negative, alias merugi. Disamping itu hitung-hitungan penentuan kewajiban pajaknya juga menjadi sangat sederhana. Lain daripada itu, saya pikir ini akan bisa mengurangi peluang terjadinya ‘permainan’ oknum pegawai pajak, khususnya di wilayah UKM.

Menurut Pak Dirjen, rencana pemberlakuan sistim perhitungan baru ini lahir karena banyaknya pengusaha UKM besar selama ini tidak bayar pajak.

“Banyak usaha-usaha yang dilaksanakan Orang Pribadi bukan badan, itu menengah. Padahal omzetnya gede, banyak ya kayak gitu. Harus adil, banyak yang belum bayar,” ujar Fuad Rahmany.

Tetapi menurut saya, ini akan menimbulkan beberapa pengaruh yang cukup serius terhadap perlakuan akuntansi, khususnya untuk perusahaan UKM kelompok ini. Adapun perlakuan akuntansi yang saya maksudkan adalah perlakuan akuntansi pajak penghasilannya. Termasuk bentuk Laporan Laba Ruginyapun akan berubah pastinya.

Dengan sistim lama, Earning Before Tax (Laba sebelum pajak) dihitung setelah penjualan dikurangi Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Biaya-biaya. Dengan sistim yang baru itu nanti, dihitung sebelum HPP dan biaya-biaya. Nah ini kan terbalik. Well, belum banyak yang saya pikirkan mengenai hal ini. Pastinya saya akan kupas ini hingga ke hal yang paling rinci, setelah ada informasi lebih lengkap dan lebih pasti. Yang jelas jika ini benar-benar diberlakukan, dunia tax planning akan semakin berat dalam menyusun strategi, terutama di sektor kerajinan dan retail—yang banyak memiliki barang persediaan. Yang jelas, bagi UKM ini kabar baik, patut disukuri, sekaligus salut kepada Pak Dirjen yang baru.

Mr. JAK

Mr. JAK

Seorang Akuntan yang prihatin akan mahalnya biaya pendidikan dan bahan ajar, khususnya terkait dengan bidang Akuntansi, Keuangan dan pajak di Indonesia.



Related Articles

Kepatuhan WP Membayar Pajak Masih Rendah

Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Untuk wajib pajak orang pibadi (WPO) masih di bawah 50

Jurnal Surat Berharga: Diukur Pada Nilai Wajar Melalui LR

Lanjutan dari tulisan sebelumnya mengenai: Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan Surat Berharga Pada Bank. Di tulisan ini saya akan sajikan ilustrasi

6 Sikap Cerdas Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Menghadapi pemeriksaan pajak, bagi sebagian besar perusahaan merupakan mimpi buruk—momok menakutkan.  Entah mengapa, dari sekian banyak perusahaan yang saya kenal

  1. Heni Widia
    Heni Widia 11 March, 2012, 11:58

    Mas,apakah pajak untuk UKM ini sudah diterapkan oleh pengusaha yng bersangkutan? jika iya, saya tertarik meneliti untuk skripsi saya terutama mslh pengaruhnya pada lap. keu..saya tnggu tnggapan dari pas yah..LOVE JAK.

    Reply this comment
    • Administrator
      Administrator Author 12 March, 2012, 15:33

      Saat tulisan ini diterbitkan, setahu JAK belum diterapkan. Sayang JAK belum sempat search di websitenya DJP untuk cari surat edarannya (apakah sudah terbit atau belum). Coba @Heni cek ke sana. Yang jelas ini pernyataan resmi dari Dirjend Pajak sendiri (Fuad Rahmani).

      Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*