Belajar Akuntansi, Keuangan atau Pajak? Tak harus tegang! Santai saja...


Dan, tak perlu bayar. Jika bermanfaat cukup dishare


Pengadilan Pajak Tidak Punya Arsip? Koq Bisa?

Pengadilan Pajak Tidak Punya Arsip? Koq Bisa?

Saya dikagetkan oleh sebuah headline di inilah.com yang menyebutkan bahwa pengadilan pajak tidak punya arsip. Hal itu disampaikan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian keuangan. Dan karena hal itu, maka Itjen meminta agar semua risalah kasus yang masuk pengadilan pajak dipaparkan ke publik.

Selama ini ketika Itjen Kemenkeu akan melakukan pengecekan ulang kasus-kasus dalam pengadilan pajak, tidak dapat diungkap karena tidak adanya pencatatan yang baik. Irjen Sonny Loho mengatakan, “Tapi sekarang kita cek, risalah tiap putusan yang ada ribuan itu, gak ada catatannya. Baru kita dorong tahun ini mesti ada.”

Berarti selama ini kasus-kasus pengadilan pajak tidak dicatat atau diarsipkan? Mengapa? Ini luar biasa aneh.
“Kita mau setiap putusan pengadilan ada risalah kalau bisa dipublikasikan, taro di website. Kalau ada nama-nama yang tdak bisa dipublikasikan, kasih singkatan lah, biar orang tidak bisa tebak,” tegas Irjen Kemenkeu Sonny Loho di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/6), seperti dirilis oleh Inilah.com

Ya iya dong. Lurah saja ada arsip—minimal cacatan, masa kasus pengadilan pajak tidak ada catatannya. Ada apa sesungguhnya?

Lebih lanjut, Itjen akan menyiapkan sanksi bagi para panitera yang terbukti tidak melakukan pencatatan dengan baik. “Kalau hakim kita tidak bisa apa-apain, karena pembinanya di Mahkamah Agung. Tapi kalau panitera, kalau tidak beres, ada beberapa yang kita usulkan dikenakan sanksi,” ujar Sonny.

Pertanyaannya: apakah arsip memang benar-benar tidak ada atau ditiadakan saat diperiksa?

“Kita sudah pasangi cctv semua ruang sidang. Ini juga bagian dari upaya perbaikan, biar jadi masuk dalam rencana aksi nasional pemberantasan korupsi,” tandas Sonny Loho (Sumber: Inilah.com)

Mr. JAK

Mr. JAK

Seorang Akuntan yang prihatin akan mahalnya biaya pendidikan dan bahan ajar, khususnya terkait dengan bidang Akuntansi, Keuangan dan pajak di Indonesia.



Related Articles

KPMG Diskriminatif Terhadap Pegawai Perempuan?

KPMG diskriminatif terhadap pegawai perempuan, menurut gugatan hukum yang diajukan oleh Donna Kassman—salah satu mantan manajer seniornya, melalui pengadilan negara

Saat Penyerahan Barang, Terutang PPN, dan Tanggal Faktur Pajak

Saat penyerahan barang, pengakuan terutang PPN, dan tanggal pembuatan faktur pajak sering membingungkan bagi para pengusaha kena pajak (PKP), terutama

Credit Suisse Membayar USD 207 Juta Untuk Penghindaran Pajak

Setelah di tahun 2009 UBS—bank nomor satu di Swiss membayar $780 juta kepada pemerintas AS, kini giliran Credit Swisse—bank nomor

Silahkan Berkomentar

Silahkan Berkomentar
Belum ada Komentar! Anda bisa jadi yang pertama Untuk berkomentar pada artikel ini!

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*